*Wapres Harus Loyal Kepada Presiden
Calon Presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mulai sibuk mencari calon wakil presiden. Kemarin, SBY membeberkan lima kriteria bagi cawapres yang akan diajak bertarung dalam pemilihan presiden 2009 nanti.
Ada lima kriteria yang disampaikan SBY saat bersilaturahmi dengan wartawan kepresidenan di kediamannya, Puri Cikeas Indah, di Gunung Putri, Bogor sore kemarin. "Kalau ditanya apakah sudah memilih cawapres, jawabanya belum. Tapi kalau kriteria boleh saya sampaikan sekarang," kata SBY.
Kriteria pertama, seorang wapres harus memiliki integritas yang baik, kepribadian, personality, ditandai dengan kekuatan moral yang tinggi. Termasuk moral politik.
Kedua, kata SBY, seorang wapres harus memiliki kapasitas atau kapabilitas. SBY menegaskan bahwa seorang wapres adalah pembatu presiden. "Begitu UUD 1945. Ada yang salah mengerti, Presiden dan Wapres dianggapnya co-chairman," kata SBY. Orang nomor satu di Indonesia itupun mengistilahkan posisi wapres sebagai kepala staf kabinet. "Yang namanya kepala staf itu tidak mengambil keputusan," sambungnya.
Dalam UUD 1945 pasal 4, kata SBY, sangat jelas sekali disebutkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wapres. "Dalam pasal lainnya dibantu oleh menteri-menteri," kata SBY.
Menurut SBY, wapres tentunya memiliki kecakapan yang tinggi untuk mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan pekerjaan para menteri dan anggota kabinet, segaris dengan kebijakan presiden. "Harus paham sistem, paham managemen, ketatanegaraan, pemerintahan dan sebagainya," katanya.
Kriteria ketiga, yang ditekankan SBY adalah loyalitas penuh kepada pemerintah. "Untuk diketahui presiden adalah kepala pemerintahan. Jadi kalau loyal kepada presiden, bukan loyal kepada pribadi, tetapi loyal sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," kata SBY. Wapres, kata SBY, harus bebas dari conflict of interest.
"Interest-nya ya menjalankan misi pemerintahan, harus bebas dari interest yang lain, politik ekonomi, bisnis apapun," katanya.
Kriteria keempat, kata SBY, accepbilitas. Seorang wapres, menurut SBY, harus diterima oleh publik dan mayoritas rakyat. “Ngukurnya bagaimana, ya mesti ada ukuran-ukuran, karena menteri yang pilih presiden. Accepbilitas sendiri jangan lupa, presiden dan wapres satu perahu. Nahkodanya presiden, wapresnya membantu nahkoda. Nah itu orang mengatakan, chemistry-nya harus bagus, dalam arti itu sebetulnya. Cocok, satu sama lain," ungkap SBY.
Kriteria yang kelima, cawapres harus bisa meningkatkan kekokohan dan efektifitas dari koalisi yang ada. "Saya menyebut kriteria ada empat plus satu. Empat yang pertama itu fundamental dan prinsip," tegas SBY.
Kriteria yang disampaikan SBY tersebut tampaknya berdasarkan pengalaman yang kurang mengenakkan yang dirasakan SBY tentang posisi wapres dalam lima tahun terakhir. SBY mengatakan selama ini ada kesalahpahaman dari banyak pihak tentang pembagian tugas presiden dan wakil presiden.
"Entah dari mana mulainya. Ada yang bilang, ekonomi bagian Pak JK, bagian saya politik, hukum dan keamanan," kata SBY. "Bahkan ada yang bilang nota kesepahaman atau kontrak politik saya dan Pak JK beredar," sambung SBY yang kemarin mengenakan batik lengan pendek warna orange.
SBY pun meluruskan bahwa dirinya pernah menulis surat kepada JK sebelum maju sebagai capres dan cawapres, tepatnya pada 16 April 2004. Ada tiga pasal yang berkaitan dengan peran presiden dan wapres. "Saya akan jelaskan bahwa paduan itu penting, sinergi itu penting agar pemerintahan bisa berjalan efektif. Tetapi tidak pernah mengkavling-kavlingkan antara wilayah ekonomi, politik, keamanan, kesejahteraan, luar negeri seperti itu," kata SBY.
SBY pun membacakan penggalan suratnya kepada JK saat itu. Menurut SBY, keberhasilan sebuah pemerintahan sangat ditentukan oleh perpaduan peran, wewenang dan tanggung jawab antara presiden dan wapres. "Disepakati bahwa sebagai calon wapres, saudara JK akan diperankan secara signifikan, dan tidak sekedar sebagai ban serep," kata SBY membacakan suratnya kepada JK lima tahun lalu.
SBY menyebut wapres saat itu mendapat peran untuk lebih menangani bidang tertentu seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia. "Jadi tidak ada yang kewenangan dalam bidang tertentu, seperti ekonomi atau lainnya," kata SBY.
Konsep seperti itu, kata SBY, akan dipertahankan. Yakni tidak menjadikan wapres sebagai ban serep dan menjamin tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan.
Melihat kriteria cawapres yang disampaikan SBY, pengamat politik Universitas Airlangga Kacung Marijan mengatakan secara implisit SBY ingin menyampaikan pesan khusus untuk Partai Golkar yang akan mengadakan rapimnasus 23 April nanti. "Selama ini SBY merasakan banyak kekurangan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dalam satu gerakan bersama. Jadi pesannya, Partai Golkar jangan memaksakan orang yang tidak masuk dalam kriteria tersebut," kata Kacung.
Kacung melihat, keterangan yang disampaikan SBY tersebut merupakan evaluasi terhadap peranan JK selama menjadi wakil presiden. "SBY belum bisa menerima sepenuhnya kalau JK kembali. Kelihatannya SBY berpesan kalau Partai Golkar mau jadi wapres, silakan selain JK," tandas Kacung.
Rapimnassus Partai Golkar nanti, kata Kacung, harus benar-benar merujuk pada lima syarat yang digariskan SBY tersebut. Partai Golkar, kata Kacung, harus pandai-pandai menerjemahkan pesan SBY tersebut. "Sebaiknya Partai Golkar menyodorkan nama (cawapres) lebih dari satu. Kalau satu nama itu pemaksaan. Kalau beberapa nama, itu negosiabel. Toh tokoh Golkar banyak," kata Kacung.
Hal tersebut, kata Kacung, tidak sulit bagi JK. Apalagi dalam rapimnas sebelumnya masukan dari DPD mengarah lebih dari satu nama. "Bahwa kemudian yang dipilih SBY ternyata JK lagi, tidak ada masalah," kata Kacung.
Pernyataan SBY soal kriteria kemarin juga meluaskan peluang bagi cawapres lain. Hidayat Nur Wahid (PKS), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Hatta Rajasan (PAN) mendapat angin dari lima kriteria tersebut. Dari sisi kedekatan, kata Kacung, Hatta termasuk menteri yang cukup dekat dengan SBY. Apalagi Hatta berhasil melobi Ketua MPP PAN Amien Rais untuk mengarahkan PAN berkoalisi dengan Partai Demokrat.
"Yang jadi maslaha Hatta dari partai tengah, bukan partai besar. Kalau misalnya Hatta yang dipilih, ada problem dengan partai golkar. Apakah golkar cukup koalisi tanpa wapres dengan banyak menteri," kata Kacung.
Koalisi Demokrat
Dalam penjelasannya kemarin, SBY juga menyampaikan kemajuan dalam pembentukan koalisi yang dilakukan tim sembilan partai demokrat. Saat ini sudah ada sembilan parpol yang berkomunikasi dengan intens dengan partai demokrat. Yakni PKS, Golkar, PKB, PBB, PPPI, PDS, PDB, Pelopor, dan PKPB "Sekarang sedang penjajakan. Belum terbentuk koalisinya," kata SBY.
SBY sempat ditanya wartawan tentang power sharing yang ditawarkan kepada partai golkar. Menjawab itu, SBY mengatakan bahwa power sharing yang ditawarkan tentu saja di pemerintahan dan parlemen. "Harus saling menguntungkan. Ya menguntungkan di sini harus membawa kebaikan untuk rakyat," kata SBY.
Dalam politik, kata SBY, memang harus pragmatis, tidak banyak teori. Nyata. "Tetapi pragmatisme itu tetap dengan visi dan nilai-nalai. Kalau pragmatisme itu tanpa nilai-nilai itu bisa menjadi oportunis," papar SBY.
Tentang kemungkinan koalisi dengan PDIP, SBY menyatakan nyaris tidak mungkin terjadi untuk saat ini. Ini karena, kata SBY, hampir pasti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berkompetisi dengan dirinya dalam pilpres 2009.
"Dalama politik itu everything is possible, tetapi we have to be realistic. Saya saat ini harus mengemukakan, kami dalam wilayah kompetisi, hampir pasti akan ada kompetisi," tegas SBY. "Kedepan apakah setelah kompetisi itu bisa bersama-sama, itu kuasa Tuhan. Kita serahkan kepada perjalanan sejarah," sambung SBY.
(mulai dari sini tanggapan terhadap pertemuan MPP PAN Amien Rais di Jogjakarta)
Demokrat Masih Tunggu Proposal Golkar-PKS
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyambut baik perkembangan arah politik di internal PAN itu. Menurut dia, Demokrat memang berharap PAN bisa menjadi mitra koalisi. "Ini sudah seperti yang kami rencanakan," katanya.
Menyangkut tiga kader PAN yang ditawarkan dapat menjadi cawapres SBY, yaitu Sutrisno Bachir, Hatta Radjasa, dan Amien Rais, Anas menegaskan keputusan final ada di tangan SBY. Bahkan, imbuh dia, di internal Partai Demokrat, persoalan cawapres itu sendiri belum pernah dibahas secara formal.
"Dari awal kami yakin betul SBY akan enteng jodoh. Apalagi, banyak kandidat cawapres yang bagus "bagus. Tapi, siapa jodohnya, kami serahkan kepada beliau saja," ujarnya.
Anas menegaskan tawaran platform dan cawapres yang diajukan PAN masih berstatus proposal bagi Demokrat. Setelah ini, imbuh dia, mungkin akan muncul juga proposal politik lain yang datangnya dari Partai Golkar dan PKS.
"Kami (DPP Partai Demokrat, Red) sebenarnya punya pandangan juga. Tapi, biarlah SBY sendiri memilih proposal yang terbaik. Yang jelas, Demokrat sudah mengambil posisi capres. Jadi, tidak mungkin cawapres juga kami minta," kata mantan Ketum PB HMI itu.
Pertemuan MPP PAN di Jogjakarta itu diprakarsai Amien Rais yang selama ini terkenal sering melancarkan kritik tajamnya kepada SBY - "Demokrat tergolong partai yang sabar," jawab Anas, lantas tertawa.
Jajaran Demokrat, lanjut dia, memahami kritik sebagai bagian dari dinamika politik. "Yang pasti, selama ini, kami tidak pernah memandang Pak Amien Rais sebagai musuh," cetusnya.
Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, secara tersirat, meminta Demokrat tetap memprioritaskan kursi cawapres untuk Golkar. Menurut dia, Demokrat butuh berkoalisi dengan Golkar. "Komitment Golkar sudah teruji selama ini," ujarnya.
Tak hanya itu, Firman juga menyebut cawapres yang diajukan harus betul "betul memiliki kompetensi, keberhasilan yang sudah terukur, dan bukan sekedar coba-coba. "Tingkat popularitas dan elektabilitas yang ditunjukkan survei juga penting untuk dicermati," imbuhnya lagi.
Dia menyampaikan, sebagus apapun kemasan parpol, kalau pasangan capres dan cawapres tidak dikehendaki rakyat, maka hasilnya pasti nihil. Sekarang ini, ujar Firman, besar atau kecilnya ukuran parpol tidak bisa menjamin kemenangan.
Contohnya dalam pilpres 2004, pasangan calon yang diajukan Golkar (Wiranto "Salahudin Wahid) dan PDIP (Megawati "Hasyim Muzadi) justru kalah dari SBY "JK yang didorong Demokrat bersama sejumlah parpol kecil. Sebab, elektibilitasnya kecil.
"Jadi, koalisi berbasis pilleg itu sebenarnya hanya berpengaruh di lembaga legislatif saja," katanya.
Meski begitu, Firman menegaskan Partai Golkar tidak keberatan jika PAN ikut memperkuat pemerintahan dengan berkoalisi. Meskipun selama ini, sejumlah elit PAN, terutama Amien Rais, sering melancarkan kritik keras.
"Selama kritik sifatnya membangun ya tidak apa "apa. Kalau kritik sekedar kritik itu yang tidak kami harapkan," tandasnya.
DPP PAN Bantah Ada Perpecahan Dengan MPP
Ketua DPP PAN Sayuti Asyathri mengatakan, jajaran DPP akan mendengarkan masukan dari MPP (Majelis Pertimbangan Partai) DPP PAN. Sebab, AD/ART PAN memang menyebut salah satu tugas dan kewenangan MPP adalah memberi masukan.
"Jadi, semuanya akan kami bicarakan di internal DPP. Yang jelas, keputusan finalnya tetap ada di DPP," kata anggota Komisi II DPR.
Benarkah ada perpecahan antara DPP PAN yang dipimpin Sutrisno Bachir dengan MPP yang dipimpin Amien Rais? “Ah, nggak ada itu. PAN selalu solid untuk digonjang ganjing soal remeh temeh begitu. Pertemuan MPP di Jogjakarta itu seratus persen legal," jawabnya.
Soal ketidakhadiran Sutrisno Bachir, Sayuti menjelaskan bahwa DPP sudah menyurati MPP secara resmi. Intinya, DPP tidak bisa hadir ke Jogjakarta, karena harus mengawal tahap penghitungan suara di ibukota. "Makanya, DPP tidak bisa mengikuti pertemuan tersebut," ujarnya.
Sayuti menambahkan keputusan final tentang koalisi harus berpegang sepenuhnya kepada lima prinsip platfom. Yakni, pembangunan desa melalui Rp 1 miliar per desa, membangun infrastruktur, mencegah kerusakan ekologi, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan pembangunan ekonomi yang mendekati pasal 33 UUD 1945.
"Kalau soal nama (cawapres, Red), kami serahkan kepada Pak SB dan Amien Rais saja melalui rapat pleno gabungan DPP dan MPP," ujarnya.
sumber
